ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DALAM PERSPEKTIF MAQAIDUS SYARI’AH

Abstract

Diterbitkannya kebijakan Sertifikasi Produk Halal dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 mendapatkan berbagai respon dan menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, di antara respon dan polemik yang timbul dimasyarakat adalah penolakan atas pemberlakukan kebijakan tersebut yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan usaha kecil mikro dan menengah dalam menjalankan kebijakan itu, terganggunya stabilitas ekonomi karena banyaknya UMKM yang belum melaksanakan kewajiban tersebut, serta polemik lainnya yang mengarah pada belum siapnya peraturan ini untuk diberlakukan secara wajib kepada seluruh pelaku usaha dan produk yang dihasilkannya, sebagian besar tanggapan dan polemik yang timbul dari beberapa komunitas pelaku usaha mengarah pada penilaian negatif atas regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak terlepas dari berbagai polemik tersebut, penelitian ini merupakan penelian kualitatif deskriptif yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kebijakan sertifikasi produk halal memiliki sisi positif yang berkaitan dengan Maqaidus Syari’ah. Kemaslahatan umat yang diwujudkan dari kebijakan sertifikasi halal tercermin dari terpeliharanya lima kebutuhan umat, yakni terpelihatanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.